Pematangsiantar, PIB.com ketua umum Garda Muda Peduli Masyarakat (GAMPERA) mendorong adanya penjelasan yang transparan terkait informasi yang berkembang mengenai dugaan pemberian suatu zat ke dalam minuman yang dikaitkan dengan seseorang berinisial FH dan PS di lingkungan RSU Rasyida Pematangsiantar.
Ketua Umum GAMPERA, Armada Prawira Gautama Simorangkir, S.H., mengatakan bahwa munculnya informasi tersebut telah menjadi perhatian publik sehingga diperlukan klarifikasi yang dapat memberikan kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Senin 21/9/2026
Menurut Armada, persoalan tersebut tidak boleh berkembang hanya berdasarkan informasi dari mulut ke mulut ataupun potongan informasi yang belum diketahui kebenarannya.
“Kami tidak ingin mendahului proses pemeriksaan dan tidak ingin menuduh pihak mana pun. Tetapi ketika sebuah informasi sudah berkembang di tengah masyarakat, maka kejelasan menjadi penting. Publik berhak memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Armada.
Ia menilai klarifikasi diperlukan bukan hanya untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk melindungi pihak-pihak yang namanya dikaitkan dengan informasi tersebut.
“Jika memang tidak terjadi sebagaimana informasi yang beredar, sampaikan secara jelas. Jika memang terdapat suatu peristiwa yang perlu diperiksa, maka lakukan pemeriksaan secara profesional. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi spekulasi”, tegas Armada.
GAMPERA juga meminta agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait informasi tersebut tidak saling melempar pernyataan, melainkan memberikan penjelasan berdasarkan data, kronologi dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Armada menegaskan bahwa GAMPERA akan menempatkan persoalan tersebut secara proporsional dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
“Sikap kami sederhana: jangan ada penghakiman tanpa bukti, tetapi jangan pula ada persoalan yang menyangkut kepentingan publik kemudian dibiarkan tanpa kejelasan. Fakta harus ditempatkan di atas asumsi”, katanya.
GAMPERA selanjutnya mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan tuduhan maupun informasi yang belum terverifikasi. Setiap perkembangan hendaknya menunggu keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
“Masyarakat membutuhkan kepastian informasi, bukan kegaduhan. Karena itu, kami mendorong semua pihak untuk membuka ruang klarifikasi secara objektif dan menyelesaikan persoalan ini berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku”, pungkas Armada. (Tim/red)
